Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan


Bila diikuti system Belanda, di negara tersebut hukum ketenagakerjaan/perburuhan dahulu dijadikan bagian dari hukum perdata, dan secara tradisional hukum ketenagakerjaan/perburuhan selalu digolongkan pada hukum sipil. Gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh/tenaga kerja dan majikan/pengusaha bebas mengadakan perjanjian kerja satu dengan yang lainnya (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemerintah dilarang mencampuri kemerdekaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Namun perkembangan teknologi dalam bidang produksi telah memaksa pemerintah untuk terus menerus mencampuri urusah perburuhan/ketenagakerjaan dan ada kalanya demi kepentingan umum dan ada kalanya untuk kepentingan buruh/tenaga kerja itu sendiri yang selalu berada dalam posisi yang lemah.[1]
Dalam kenyataannya sifat sipil makin menyempit dan sifat public makin meluas dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dalam kurikulum Fakultas Hukum dewasa ini hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimasukkan ke dalam Jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN) walaupun pada beberapa Fakultas Hukum di Indonesia ada yang dimasukkan pada Jurusan Hukum Perdata atau Jurusan Hukum Tata Negara.
Alasan Hukum Ketenagakerjaan bisa digolongkan ke dalam hukum perdata itu di karenakan Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan orang perorangan yaitu antara pekerja dengan pngusaha. Dan dalam Hukum Publik, Hukum Ketenagakerjaan diperlukannya campur tangan dari pemerintah, contohnya seperti penetapan upah minimum, perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan, masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
Dalam bukunya Andari Yurikosari, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan menngkombinasikan  ketentuan-ketentuan dalam hukum keperdataan dan hukum public, dan karena itu berada di luar klasifikasi tradisonal percabangan system hukum. Bagian-bagian tertentu hukum perburuhan juga kita temukan di atur dalam Hukum Pidana, Hukum Aacara, Hukum Pajak. Disamping itu juga perlu diperhatikan bahwa sebagian sumber hukum perburuhan adalah hukum internasional.Berkenaan dengan ini apa yang penting dicermati bukan saja Konvenan Hak Asasi Manusia PBB, namun juga konvensi-konvensi yang dikembangkam ILO. Pengaruh ILO terhadap hukum perburuhan kolektif Indonesia sejak 1990’an meningkat pesat.[2]

[1] Abdul Rochmad, Hukum Perburuhan di Indonesia (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 23
[2] Andari yurikosari, Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia (Bali: Pustaka Larasan, 2012) hlm. 7

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Resume Buku Prof. Peter Mahmud Marzuki "PENELITIAN HUKUM"

BAB I Metode Penelitian dan Pencarian Kebenaran A. Keberadaan Metode Penelitian dalam Kurikulum Fakultas Hukum Pada bagian ini dalam buku Peter Mahmud menyatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap metode penelitian hukum.Penelitian hukum yang biasa dijalankan dengan metode sociolegal research adalah baik untuk kepentingan akademis namun penelitian tersebut bukanlah merupakan jenis penelitian hukum. Kesalahan fatal tentang pengajaran tentang sociolegal research dikarenakan para ahli ilmu social mempelajari ilmu hukum dengan prespektif mereka sendiri sehingga akibat dari tulisan tentang law and society di polakan menjadi ilmu social. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan satu norma social yang didalamnya sarat akan nilai. Oleh karena itulah ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu social, karena ilmu social hanya berkaitan dengan kebenaran empiris. B. Fungsi Penelitian Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.Dalam epistemology   te
Baca selengkapnya

ALIRAN SEJARAH HUKUM (Legal Historism)

A.     Pengertian Aliran Sejarah Hukum Mazhab sejarah ( Historische Rechtsschule ) merupakan salah satu aliran pemikiran Hukum yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny dengan inti ajaran mazhab ini adalah das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke (hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Penganut madzhab sejarah fokusnya mengarah pada bangsa, tepatnya jiwa bengsa ( Volksgeist ). Mahzab hukum historis lahir pada awal abad XIX, yakni pada tahun 1814, dengan diterbitkannya suatu karangan dari F. Von Savigny, yang berjudul “ Von Beruf Unserer Zeit Gesetzgebung und Rechtswissenschaft ” yaitu tentang (seruan zaman kini akan undang-undang dan ilmu hukum). Dalam karangan ini Von Savigny membentangkan program mazhab hukum historis. [1] Mahzab sejarah menekankan kepada   penggalian dan kajian yang mendalam mengenai asas mula hukum dan transformasinya. Savigny meyakini bahwa hukum memiliki sejarah dan tahap-tahap pertumbuhannya sendiri. Ata
Baca selengkapnya

Pinjam Pakai dan Pinjam Meminjam

A.     Pengertian Pinjam Meminjam Pengertian Pinjam-meminjam (pasal 1754 KUHPer) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. [1] Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (verbruitbare zaken)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (vervangbare zaken)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi “perjanjian pinjam-meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”. Bahwa perjanjian peminjaman bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan pinjaman. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjan
Baca selengkapnya